Polisi Sebut Isu Papua di Dunia Maya Belum Kondusif

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menyebut isu-isu terkait Papua di dunia maya belum kondusif karena masih ramai dengan sebaran berita bohong alias hoaks. Karena itu pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat belum dicabut hingga kini karena untuk menciptakan kondisi di lapangan kondusif.

"Untuk sementara dibatasi dulu guna menghindari berita hoaks meluas di masyarakat sehingga justru bisa memicu kerusuhan. Yang seharusnya damai bisa anarkis dengan informasi bohong itu," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/9).

Dedi menerangkan secara umum berita hoaks di media sosial selama lima hari bertambah 20 ribu konten. Twitter menjadi sarana nomor satu dalam penyebaran berita hoaks disusul dengan facebook.

"Peningkatan dari 32 ribu menjadi 52 ribu. Selama lima hari ada peningkatan 20 ribu loh. Itu kalau masuk sampai sana (Papua dan Papua Barat) bisa jadi apa coba?" kata Dedi.

Kendati begitu ia tidak bisa merinci detail konten hoaks dimaksud. Ia hanya berujar yang jelas bertebaran berita hoaks itu menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan pembatasan akses internet.

Dia mengklaim pembatasan akses internet berhasil menekan angka penyebaran hoaks. Sehingga, berdampak positif terhadap kehidupan di dua provinsi di Bumi Cendrawasih itu.

"(Hoaks) di dunia maya sangat masif, jeblok di sana (Papua dan Papua Barat). Ketika ada pembatasan akses, menurun sangat drastis dan bisa dikendalikan semua kejadian yang ada di lapangan oleh aparat yang ada di sana," terang dia.

Dedi pun menampik pembatasan akses internet guna menutupi perkembangan terkini situasi dan kondisi di Papua dan Papua Barat. Ia mengklaim pemerintah dan aparat keamanan memberikan informasi sesuai dengan fakta lapangan.

"Kan sudah di-update terus setiap hari," tukas dia.

Sebelumnya, Dedi menuturkan 1.750 akun yang saat ini telah dilaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemilik-pemilik akun tersebut diketahui ada yang berasal dari luar negeri.

Namun tak sedikit pula pemilik akun yang terindikasi dari dalam negeri. Dedi melanjutkan, yang jelas untuk saat ini pihaknya masih mendata profil pemilik akun-akun itu.

"Ada di luar negeri ada juga di dalam negeri. Itu masih, nanti buka profil dulu," kata Dedi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8).

[Gambas:Video CNN] (ryn/osc)

Let's block ads! (Why?)