Trump Bekukan Bantuan Militer untuk Ukraina Terungkap

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pejabat di kantor anggaran Gedung Putih memerintahkan Pentagon untuk membekukan bantuan dana militer untuk Ukraina setelah panggilan telepon kontroversial antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky pada 25 Juli lalu.

Dalam milis internet yang dirilis oleh lembaga nirlaba Pusat Integritas Publik terungkap Trump dituduh menahan bantuan sebesar US$400 juta untuk mendorong Kiev melakukan penyelidikan terhadap rivalnya, Joe Biden.

"Berdasarkan pedoman yang telah saya terima dan mengingat rencana administrasi untuk meninjau bantuan untuk Ukraina.. Harap tunda kewajibab DoD tambahan dari dana ini, sambil menunggu arahan," tulis pejabat Gedung Putih di Kantor Manajemen dan Anggaran, Mike Duffey seperti dilansir AFP.

Ringkasan percakapan yang dikeluarkan Gedung Putih mencatat surel tersebut dikirim pada pukul 11.04 waktu setempat atau sekitar satu jam 31 menit setelah Trump menutup telepon dengan Zelensky.

"Mengingat sifat permintaan ini sensitif, saya menghargai Anda menyimpan informasi yang dipegang oleh mereka yang perlu menjalankan arahan," tambah Duffey.

Pusat Integritas Publik mengatakan langkah tersebut sebagai hal 'tidak biasa'. Terlebih surel tersebut tidak mengungkap alasan Trump menahan bantuan untuk Ukraina.

Sementara itu, Senator dari Partai Demokrat, Chuck Schumer meminta Duffey memberikan kesaksian di persidangan pemakzulan Trump di hadapan Senat. Menurutnya surel tersebut mengungkap informasi terkait dugaan alasan pemakzulan Trump.

"Jika tidak ada yang salah dengan penundaan pengiriman bantuan, mengapa Duffey tidak ingin ada yang tahu tentang apa yang dia lakukan. Jika pernah ada argumen, maka kita perlu Duffey untuk memberikan kesaksian," kata Schumer.

Sebelumnya Dewan Perwakilan AS menduga Trump menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan diri dan politiknya.

Trump dilaporkan berupaya menjegal langkah rivalnya dari Partai Demokrat, Joe Biden dengan meminta Ukraina menyelidiki dugaan korupsi anaknya, Hunter Biden yang diduga dibuat-buat.

Dewan Perwakilan harus menyerahkan bukti pelanggaran Trump kepada Komite Intelijen. Komite itu bertugas menyelidiki bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait.

Dalam pemungutan suara internal Komite Intelijen memutuskan bukti-bukti dan hasil interogasi terhadap sejumlah saksi menguatkan dugaan pelanggaran Trump. Hasilnya kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan untuk kembali menjalani pemungutan suara terkait pemakzulan Trump. (evn)

Let's block ads! (Why?)