Kritik Sosial, Cara Film Korea Bangkit dari Titik Nadir

Busan, CNN Indonesia -- Salah satu kekhasan karya sinematik Korea adalah mengangkat narasi kehidupan sehari-hari yang tak terlepas dari sejarah juga politik. Hal ini diakui sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup hingga berjalan tepat seabad pada tahun ini.

Konflik politik serta kebijakan pemerintah dan militer memang tak jarang memengaruhi industri perfilman lokal Korea, mulai dari urusan pengawasan konten hingga penjualan.

Sejarah perfilman Korea menunjukkan hal tersebut. Pada awal budaya perfilman masuk ke tanah Korea pada kisaran 1909 melalui pembangunan bioskop, bisnis itu dikuasai pemerintahan kolonial Jepang.

Jepang, selama menjajah Korea dari 1909 hingga 1945, telah mengatur semua gerak industri perfilman, mulai dari sensor sampai jenis film yang boleh tayang.

Kala itu, hanya film melodrama dan pro-Jepang yang boleh tayang. Tak boleh ada pemutaran film berbahasa Korea dan yang pembangkangan bisa berujung pembakaran rol-rol film.

Bukan hanya dengan Jepang, ketika Korea dipimpin oleh diktator militer Park Chung-hee pada 1962, pembatasan perfilman juga dilakukan melalui Undang-undang Film untuk memudahkan pemerintah mengatur dan mengawasi jalannya industri film.

Ketika Korea dipimpin oleh diktator militer Park Chung-hee pada 1962, pembatasan perfilman juga dilakukan melalui Undang-undang Film. (Unknown via Wikimedia Commons)

Baru memasuki dekade 80-an ketika Park Chung-hee meninggal karena dibunuh pada 1979, industri perfilman mulai sedikit bernapas. Perubahan UU Film Korea pada 1984 lah yang kemudian membuat industri bergeliat kembali.

Memiliki sejarah yang terkekang nyatanya merasuk ke dalam benak para sineas. Saat ditemui di Busan International Film Festival 2019, sutradara Lee Chang-dong menyebut industri perfilman Korea sangat berhubungan dengan sejarah bangsanya.

Sutradara yang kini berusia 65 tahun dan dianggap sebagai angkatan perubahan film Korea itu berpendapat, film pada dasarnya menyampaikan hal-hal yang biasanya terjadi di masyarakat. Misalnya saja rutinitas sehari-hari atau kejadian yang ingin dikritik.

Ia mencontohkan seperti yang terjadi dalam film 'Arirang' pada 1923 karya disutradarai Na Un-kyu.

Film itu mengisahkan, tokoh protagonis Arirang terlibat dalam gerakan kemerdekaan melawan Jepang, namun kembali dalam kondisi mental yang tak lagi sehat. Karakter itu kemudian membunuh pemerkosa saudara perempuannya dan kabur dari desa.

"Setelah tayang, film itu memberikan sensasi besar seperti gempa bumi yang sangat membekas di sejarah dan ingatan masyarakat," kata Lee Chang-dong.

Film, kata Lee Chang-dong, seperti mimpi yang sesungguhnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar manusia serta keinginan. (Loic VENANCE / AFP)

"Tokoh utama film tersebut memiliki penyakit mental. Saya kira karena Korea saat itu dalam masa penjajahan Jepang dan pembuat film ingin lolos sensor," lanjutnya.

Menurutnya, hal itu membangkitkan kesadaran penonton atas situasi yang sedang mereka hadapi. Film, kata Lee Chang-dong, seperti mimpi yang sesungguhnya dipengaruhi oleh alam bawah sadar manusia serta keinginan.

"Sehingga Arirang seperti mewakili alam bawah sadar masyarakat Korea kebanyakan dan menunjukkan kekuasaan Jepang kala itu," tutur sutradara yang pernah menjabat Menteri Kebudayaan serta Pariwisata Korea Selatan pada 2003-2004 itu.

Hal serupa juga terjadi dalam film Aimless Bullet yang rilis pada 1961. Film karya Yu Hyun-mok itu mengambil latar Perang Semenanjung Korea yang pecah pada 1950 hingga 1953.

Lee Chang-dong berpendapat film tersebut menggambarkan kebingungan masyarakat Korea pasca perang. Salah satu tokoh utama perempuan kerap mengajak seluruh anggota keluarganya untuk pergi.

Lee Chang-dong berpendapat film 'Aimless Bullet' (1961) menggambarkan kebingungan masyarakat Korea pasca perang. (Dok. Cinema Epoch via HanCinema)

"Tapi anggota keluarga mendengar ajakan tersebut seperti mimpi buruk. Saya yakin dia ingin mengajak keluarganya kembali ke kampung halaman. Kehidupan mereka sangat sulit setelah perang," tutur Lee Chang-dong.

Penggambaran kondisi dan kritik sosial dalam film masih terasa dalam nadi perfilman Korea. Termasuk pada film yang tengah jadi perbincangan saat ini, Parasite.

Film karya Bong Joon-ho itu menjadi perbincangan di seluruh dunia setelah memenangkan piala tertinggi Cannes Film Festival, Palme d'Or pada awal 2019 lalu.

Akademisi Chapman University Lee Nam yang juga hadir di Busan International Film Festival 2019 mengatakan Bong Joon-ho menggambarkan masyarakat yang mengalami kerusakan moral yang tak bisa lagi membayangkan revolusi.

Kehancuran digambarkan lewat solidaritas yang hilang terutama antar sesama yang membutuhkan, yang bergerak tanpa rencana dan moralitas, dan kerap mementingkan  perut keluarga sendiri.

Lee Nam menyebut Parasite menggambarkan masyarakat kelas menengah Korea Selatan pasca krisis ekonomi yang sempat menghantam Negeri Gingseng dan negara Asia lainnya pada 1997 silam.

Sutradara Bong Joon-ho disebut menggambarkan masyarakat yang mengalami kerusakan moral yang tak bisa lagi membayangkan revolusi lewat 'Parasite'. (dok. Hancinema.net)

"Bong Joon-ho memperhatikan hal itu dan memasukkan detail di film tersebut, terutama mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial dua keluarga seperti dalam adegan Keluarga Park dan Ki-taek dalam satu ruangan, namun Park berada di atas kursi dan Kitaek di bawah meja," tutur Lee Nam.

Bong Joon-ho memang dikenal kerap mengkritik kondisi sosial serta politik melalui karyanya.

Selain Parasite, ia juga mengangkat isu pemanasan global melalui 'Snowpiercer', isu pembunuhan massal Hwaseong melalui 'Memories of Murder' serta sejarah kerusuhan di Gwangju dalam 'A Taxi Driver'.

Dosen sekaligus peneliti Media dan Cultural Studies dari Chung-Ang University Seoul, Lee Jee-heng juga memiliki pandangan senada.

Lee Jee-heng menyebut idealisme sineas Korea untuk mengangkat situasi sosial yang mengacu pada sejarah bangsanya sendiri sesungguhnya menjadi pembeda karya mereka dari Hollywood. Korea disebut selalu menarik fenomena sehari-hari termasuk isu politik.

"Karakter dipakai untuk membawa para penonton mengerti situasi yang ada. Film Korea mengkritik sistem politik. Itu menurut saya merupakan strategi bertahan hidup [film Korea]," kata Lee Jee-heng.

"Menggunakan subjek tersebut menunjukkan kepedulian sekaligus kekhawatiran isu politik dan sosial yang terjadi di Korea," lanjutnya. (end)

Let's block ads! (Why?)

Halaman Selanjutnya >>>>

Bagikan Berita Ini